Basuki Kenalkan Sistem E-Musrenbang
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memerkan sistem e-musrenbang pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional se-Jawa dan Bali 2015.
Di DKI, dulu musrenbang tingkat kelurahan hingga provinsi nggak nyambung.
Sistem elektronik tersebut, kata Basuki, bisa mengakomodir kegiatan yang telah diusulkan mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi.
"Di DKI, dulu musrenbang tingkat kelurahan hingga provinsi nggak nyambung. Tapi di 2016 musrenbang kami pakai e-musrenbang," kata Basuki, saat membuka Musrenbang Regional Jawa-Bali, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/11).
Basuki Setuju Silpa Dijadikan Surat UtangMenurut Basuki, pelaksanaan e-musrenbang memang baru akan dilakukan pada 2016. Sebelumnya, lanjut Bauki, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara bertahap telah menerapkan sistem elektronik untuk beberapa kegiatan seperti e-budgeting, e-katalog, dan e-purchasing.
Dikatakan Basuki, e-musrenbang juga bisa diterapkan pada musrenbang regional, sehingga bisa menghemat anggaran. Karena, katanya, jika acara digelar di salah satu kota dianggap menghambur-hamburkan uang, sementara hasilnya belum tentu tindakan yang bisa diekekusi.
"Saya agak kritik sedikit (acara ini), kita selalu sering musrenbang regional, kumpul-kumpul menghabiskan uang transport, ya ketemu sana sini, bikin acara di hotel sana sini," ucap Basuki.
Basuki berharap, agar acara musrenbang regional yang diadakan tidak hanya sekerdar pertemuan. Tetapi ada tindak lanjut yang dilakukan antara provinsi yang ada di Jawa-Bali. "Sekali lagi kita harapkan ada tindak lanjutnya, nggak hanya kumpul-kumpul tapi ada tindak lanjutnya," tandas Basuki.
Musrenbang regional Jawa - Bali 2015 ini dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari tujuh provinsi, DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali.
Tema Musrenbang yang dipilih yakni meningkatkan penyediaan dan perlindungan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan RTB (Ruang Terbuka Biru), serta upaya penanganan sampah guna perbaikan kualitas lingkungan hidup Jawa-Bali.
